SEPERDETIK.COM – (14/10/2024) MOROWALI UTARA – Isu mengenai listrik di Morowali Utara (Morut) terus menjadi perdebatan, terutama terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa urusan listrik sepenuhnya merupakan tanggung jawab PLN. Calon Bupati Morut, Jeffisa Putra Amrullah, menegaskan bahwa klaim tersebut adalah kebohongan yang menyesatkan masyarakat.
Jeffisa merujuk pada sejarah pengadaan jaringan listrik di Morut. Ia mencontohkan bahwa selama masa kepemimpinan Bupati Morut yang mendiang, Aptripel Tumimomor, Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD sebesar Rp 9 miliar untuk pengadaan infrastruktur listrik PLN. “Jika ada yang mengatakan bahwa listrik bukan kewenangan pemerintah daerah, bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan oleh almarhum Bupati Aptripel Tumimomor?” tanya Jeffisa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di masa kepemimpinan Anwar Hafid sebagai Bupati Morowali, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menyelesaikan masalah listrik. “Jangan menipu masyarakat dengan narasi bahwa pemerintah daerah tidak berkontribusi dalam penyelesaian masalah listrik di Morut,” tegasnya.
Jeffisa juga menyoroti masalah ketidakcukupan pasokan listrik di kecamatan Bungku Utara dan Mamasalato, yang saat ini masih bergantung pada genset. Ia menyatakan bahwa kapasitas listrik yang dibutuhkan hanya sekitar 1 megawatt. “Jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami (Jeffisa-Ruben Hehi), kami akan memastikan penyediaan genset baru di kecamatan ini untuk mengatasi pemadaman listrik,” ujarnya.
Kondisi listrik yang tidak stabil di Bungku Utara telah menjadi sumber keresahan bagi masyarakat. Jeffisa menilai bahwa klaim yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah listrik bukanlah bagian dari kewenangan pemerintah daerah adalah “omong kosong.”
Ia menambahkan, Plt Bupati Morowali Rachmansyah juga telah menunjukkan bahwa masalah listrik bisa diselesaikan dengan pengadaan genset dalam waktu yang relatif singkat. “Meskipun biayanya tinggi, anggaran daerah, bahkan hingga Rp 100 miliar, seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Pemimpin harus berani mengambil langkah untuk kepentingan rakyat,” tandas Jeffisa.
Selanjutnya, ia mempertanyakan seberapa besar kebutuhan listrik di Kolonodale dan kontribusi anggaran pemerintah daerah ke PLN. “Pemerintah daerah seharusnya memberikan dukungan anggaran ke PLN, bukan hanya menunggu dana dari BUMN lain. Kami butuh dana hibah untuk operasional PLN agar solusi listrik di Morut tidak terhambat,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Jeffisa menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan listrik di Morut, demi kesejahteraan masyarakat.
