JAKARTA.SEPERDETIK.COM – Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah bahwa pihaknya kecolongan terkait kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.
Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun.
Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Menurut Erick, Kementerian BUMN tidak kecolongan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus korupsi Pertamina Pertamina Patra Niaga karena selama ini pihaknya telah melakukan perbaikan sistem.
Ia juga mengeklaim, Kementerian BUMN sudah memperbaiki laporan keuangan perusahaan pelat merah, melakukan koreksi diri, termasuk berani melaporkan kasus korupsi.
“Ya enggak kalau kecolongan. Ya tentu pasti ada dinamika itu, ada ASDP kemarin (kasus korupsi), ya ada ini (korupsi Pertamina Patra Niaga), ya dulu ada Garuda,” ujar Erick di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu 01 Maret 2025.
Erick juga mengatakan, Kementerian BUMN akan melakukan review total terhadap Pertamina untuk melihat perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya.
Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi antara dirinya sebagai Menteri BUMN dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Erick menambahkan, dalam kasus yang menjerat petinggi Pertamina, ia sudah mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelum penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Ke depan, ia akan berupaya memulihkan kepercayaan publik terhadap produk Pertamina menyusul dugaan BBM RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah di-blending atau dioplos dengan RON 92 (Pertamax).
