Parigi Moutong- Di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di berbagai sektor, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tetap optimistis menyusun arah pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada kearifan lokal.
Salah satu strategi yang kini menjadi fokus adalah implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang kebudayaan, yang dinilai sebagai pijakan penting untuk penguat identitas daerah.
“Perda tentang kebudayaan itu penting karena menjadi dasar dalam menindaklanjuti indikator-indikator kebudayaan. Tanpa itu, kita tidak akan mampu bergerak, apalagi mencapainya,” ujar Kepala Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Parimo, Ince pina, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu, 21 Mei 2025
Menurut Ince, tantangan tak hanya datang dari sektor kebudayaan, namun juga merata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdaya masyarakat desa (PMD). Seluruh sektor diharuskan memenuhi standar pelayanan sesuai regulasi, termasuk menyesuaikan dengan kebijakan baru terkait operasional posyandu.
Ia mengaku, sektor PMD menjadi salah satu yang paling berdampak oleh keterbatasan anggaran dalam mengejar target layanan. Kendati demikian, Bapelitbangda terus mendorong sinergi antar perangkat daerah, serta penajaman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) agar proses perencanaan tidak menimbulkan potensi personal hukum.
“Kami sudah mengingatkan, jangan sampai ada sub kegiatan penting yang mendukung indikator kebudayaan malah tidak dimasukkan dalam Renja. Kalau tiba-tiba muncul perintah tanpa dukungan rencana, itu bisa jadi temuan bagi kami,” tegasnya.
Saat ini, Bapelit sedang melakukan penyusunan program dan kegiatan pasca perubahan tahun anggaran berjalan. Tahun 2026 dipandang sebagai momentum awal perbaikan arah pembangunan yang lebih terstruktur.
“Kondisi kita sekarang memang belum sehat, tapi insyaallah 2026 kita bisa mulai berjalan lebih baik. Mungkin belum maksimal, tapi kita yakin tidak akan seperti ini lagi,” pungkas Ince.
