SEPERDETIK.COM – Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK).
PSU akan dilaksanakan pada 19 April 2025 setelah putusan MK pada 24 Februari 2025 yang membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong 2024.
“Sebetulnya kami berharap PSU tidak terjadi karena berimplikasi pada pembiayaan, tetapi ini adalah perintah MK yang harus kami laksanakan,” ujar Alfres, dalam Program Tribun Motesa-tesa pada Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, biaya PSU di Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan mencapai Rp35 miliar.
Namun, berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Parigi Moutong termasuk daerah yang dinilai tidak mampu membiayai Pilkada.
“Dari hasil koordinasi dengan Sekretaris Daerah, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp35 miliar. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Kemendagri apakah ada bantuan untuk daerah kami,” kata Alfres.
Meski menghadapi kendala anggaran, Pemkab Parigi Moutong telah menyiapkan skema efisiensi dengan mengoptimalkan dana yang tersedia.
Beberapa sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan antara lain dana sisa penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp7 miliar dan anggaran dari Bawaslu senilai Rp2 miliar.
Alfres juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan agar PSU dapat terlaksana tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.
“Saya optimis pemerintah pusat dan provinsi tidak akan menutup mata terhadap kondisi keuangan Kabupaten Parigi Moutong,” imbuhnya.
